Mengawal Demokrasi pada Pilkada 2020

Oleh : IKMAL MAULANA


Memasuki Tahun 2020 sebanyak 9 Provinsi, 37 Kota, dan 224 Kabupaten akan mulai diwarnai dengan ramainya pehelatan Pemilihan Kepala Daerah. Sesusai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020”. Kemudian pada Peraturan KPU No 16 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 akan digelar pada hari Rabu tanggal 23 September 2020.

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 menjadi perhatian bersama dari berbagai elemen publik. Pertama karena akan  amenjadi pemilihan kepada daerah terakhir yang waktu pelaksanaanya tidak dilakukan secara serentak nasional. Empat tahun berikutnya akan digelar Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2024 dimana 34 Provinsi dan 504 Kabupaten/Kota secara nasional akan melaksanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 8, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.” 

Sisi menarik lainnya, Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dilaksanakan tidak lama setelah penetapan hasil Pemilu 2019. Tentu saja masih sangat berbekas semua hal yang terjadi di Pemilu 2019 baik langsung maupun tidak langsung, sedikit banyaknya akan terbawa di momentum Pemilihan Kepala Daerah 2020.  

Indonesia masih perlu banyak belajar tentang Demokrasi khususnya dalam kontestasi Pemilihan. Bercermin dari Pemilu 2019, isu politik masuk ke pelbagai elemen masyarakat nyaris tidak terkendali. Begitu cepat dan massive berkembang lewat jejaring media dan forum. Dari ruang kelas sampai pos ronda, dari ruang rapat sampai warung kopi, dari kampus sampai ruang keluarga isu politik selalu menjadi topik seru untuk diperbincangkan.  

Dalam konteks partisifasi publik, situasi seperti itu tentu saja sangat membantu dalam pencapaian target partisifasi pemilihan. Pesan demokrasi sangat mudah sampai dan menyerap sampai ke akar rumput. Obrolan politik bukan lagi menjadi konsumsi elit tetapi sudah menjadi obrolan ringan di tengah masyarakat. Dampaknya memang luar biasa terasa, kesadaran tentang hak demokrasi perlahan tumbuh dengan sangat pesat seketika. Hal ini bisa dibuktikan dengan tingkat pencapaian partisifasi pemilih yang hadir ke TPS di tanggal 17 April 2019 kemarin meningkat cukup tajam hampir disemua daerah.  

Secara nasional peningkatan partisifasi pemilih melonjak cukup tinggi dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2014 tingkat partisifasi pemilih untuk Pemilihan Presiden mencapai 69,58% dan Pemilihan Legislatif 75,11%. Sedangkan di Pemilu 2019 tingkat partisifasi untuk Pemilihan Presiden meningkat sampai 81,97% begitupun dengan Pemilihan Legislatif meningkat sampai 81,69%. Pencapaian itu adalah kabar baik untuk penyelenggara pemilu, karena mampu melewati batas minimal target partisifasi nasional diangka 77,5%.  

Namun, ditengah kesadaran masyarakat terhadap hak demokrasi Pemilu sudah sangat tinggi, ternyata belum berimbang dengan kematangan dan kedewasan pemilih dalam menyikapi perbedaan pilihan. Dampaknya adalah fanatik berlebihan terhadap pilihannya dan budaya sikap polos yang akut dalam menerima berita dan informasi yang belum jelas kebenaran faktanya. Akhirnya, nuansa demokrasi tidak lagi dihadirkan dengan narasi yang santun dan sejuk. Masyarakat sebagai pemilih tepecah kedalam kelompok yang semakin hari semakin menguat dan kokoh. Figur pilihannya dihadirkan sebagai sosok “suci” yang sempurna, sementara pilihan lain diwujudkan dalam sosok yang sangat antagonis dan penuh dengan “dosa”.  Sikap fanatik berlebihan seperti ini dialami bukan hanya oleh masyarakat akar bawah yang berpendidikan rendah, namun kaum elit pun ikut saling menyulut dan menyikut. Akhirnya sulit membedakan mana berita dan informasi faktual dan mana berita hoax. Semua yang diberitakan baik terhadap figur pilihannya akan dinilai sebagai fakta, begitupun sebaliknya. 

Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya penyelenggara pemilihan. Bagaimana menciptakan pendidikan pemilih yang ramah dan menyentuh langsung terhadap pemilih, agar mampu menghadirkan narasi demokrasi menjadi narasi yang selalu menarik, seru, ramai namun tetap sejuk dan nyaman diikuti.  

Menghadirkan Pilkada Berkualitas 

Gembira dan Kecewa dengan hasil Pemilu 2019 kemarin mungkin masih berbekas, tetapi harus kembali digairahkan semangat demokrasi yang sehat dimasyarakat khusususnya di beberapa daerah yang menggelar hajat Pemilihan Kepala Daerah. Tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilihan baik KPU dan Bawaslu, tetapi harus menjadi gerakan bersama agar iklim demokrasi yang damai mewujud dan hadir ditengah masyarakat. 

Paling tidak ada tiga entitas yang dengan perannya masing-masing harus memiliki visi yang sama untuk menghadirkan kontestasi Pilkada yang berkualitas, yaitu Peserta Pemilihan, Pemilih, dan Penyelenggara Pemilihan. 

Pertama, Peserta Pemilihan – dalam hal ini Pasangan Calon baik dari unsur Partai Politik maupun perseorangan. Pasangan Calon harus dipastikan memainkan perannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Ikuti seluruh tahapan pencalonan dengan baik dan tertib. Mulai dari pendaftaran, verifikasi, penetapan pasangan calon, kampanye, proses pemungutan suara, sampai  dengan penetapan hasil, lalui seluruh proses tahapan dengan asas jujur dan terbuka. Pastikan setiap tahapan yang dilewati, dilakukan dengan sebaik-baiknya.  

Kedua, Pemilih – dalam hal ini masyarakat yang diatur oleh Undang-undang untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Sebagai pemilik mutlak hak suara, dalam demokrasi yang sangat menggantungkan jumlah dukungan suara terbanyak, sepantasnya Pemilih memiliki peran kritis dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilih harus mengenali setiap pasangan calon yang ada dalam Pilkada. Bukan hanya profil personal tetapi program dan gagasan yang ditawarkan. Mulailah memilih menggunakan nalar dan visi yang memajukan.  

Pemilih yang progresif akan membiarkan perbedaan pilihan menjadi sangat alami di tengah masyarakat. Tidak perlu ruangnya di pertajam apalagi saling memantik konflik. Disaat waktunya bertemu dengan sanak dan kawan yang berbeda pilihan, bersikaplah dewasa dan tetap membaur dengan perbedaaan itu.  Tetap dalam satu meja tertawa dan riang bersama teman-teman yang berbeda pilihan bisa menjadi wujud kecil Pilkada mulai dihadirkan dengan rupa yang menyejukan.  

Ketiga, Penyelenggara Pemilhan – dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara teknis pemilihan, Bawaslu sebagai badan pengawasan dan penindakan proses pemilihan, dan DKPP sebagai badan penindakan kedisiplinan kode etik penyelenggara pemilihan.  

KPU beserta organ turunannya PPK, PPS, dan KPPS harus menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara teknis professional. Menjalankan semua tahapan pemilihan berjalan dengan baik sesuai aturan. Begitupun Bawaslu, secara serius mengawal proses perjalanan tahapan pemilihan dengan sebaik-baiknya. Bila diperjalanan tahapan muncul temuan pelanggaran,  Bawaslu harus mampu melakukan penindakan secara tegas dan adil dengan tidak ada keberpihakan terhadap kepentingan manapun. Yang terakhir adalah DKPP yang harus mampu melakukan penindakan disiplin etik penyelenggara pemilihan. Dengan sikap tegas DKPP, diharapkan tidak lagi ada penyelenggara pemilihan yang menggadaikan integritasnya demi kepentingan pribadi atau kelompok.  

Bila tiga entitas dalam Pemilihan Kepala Daerah tesebut berhasil menjalankan peran dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, maka harapan bersama untuk terwujudnya Pemilihan Kepala Daerah yang damai, aman, santun pasti akan terwujud. Sebaliknya, bila ketiga entitas atau salah satu dari entitas menyalahi peran dan fungsinya, sudah dipastikan nilai dan kualitas Pemilihan Kepala Daerah akan rusak. Mulailah dari kita, sahabat, teman, dan keluarga sebagai bagian dari masyarakat demokrasi untuk menggaungkan spirit baru dalam menciptakan kontestasi yang semarak namun tetap sejuk dan damai.  

Gagasan KPU RI dengan program sosialisasi forum warga berbasis keluarga semoga menjadi terobosan yang harus terus dioptimalkan disemua daerah pada momentum Pemilihan Kepada Daerah 2020. Visinya sudah benar, menghadirkan semangat dan kesadaran demokrasi secara sehat mulai dari rumah dan keluarga. Semoga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020, mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas yang dapat memajukan daerahnya.



menu
menu