Selain Luber-Jurdil, Pemilu Juga Harus Periodik

Bogor, kpu.go.id - Pemilu baik haruslah dijalankan dengan prinsip langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). Asas yang diatur dalam Undang-undang (UU) pemilu ini nyatanya tidak cukup bagi pengamat senior kepemiluan Ramlan Surbakti yang menyebut syarat periodik yang juga perlu diperhatikan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. 

Periodik yang menurut pria kelahiran Tanjung Merawa 1951 tidak hanya bermakna sebagai konsistensi waktu tapi juga bentuk penilaian pemilih terhadap pemimpin yang ada. "Rakyat menilai apakah incumbent punya kinerja baik, kalau iya maka dipilih kembali. Tapi kalau kinerja buruk maka tidak dipilih lagi, itu arti dari periodik," jelas Ramlan saat diminta untuk menjadi pemateri pada sesi pembukaan Konferensi Nasional dan Call for Papers Tata Kelola Pemilu yang berlangsung di Bogor, Rabu (13/11/2019) malam. 

Pria yang sempat menjabat sebagai Ketua KPU RI (2004-2007) juga menyebut pemilu haruslah memenuhi prinsip bebas dan adil (free and fair). Bebas dari tekanan, ancaman sementara adil menunjukkan adanya kesetaraan bagi semua, baik untuk peserta pemilunya maupun masyarakat pemilihnya. 

"Dan adil yang pertama untuk peraturan yang menjamin kesetaraan, jadi semua apapun latar belakangnya punya hak pilih, setiap peserta calon punya kebebasan sama untuk bersaing. Media massa juga meliput semua pihak dan memberitakan secara faktual. Yang paling susah dipenuhi adil kedua, yaitu equal playing field (arena bermain semua peserta punya titik tolak yang sama). Ini susah karena ada peserta pemilu yang punya dana melimpah tapi ada juga yang punya," jelas Ramlan. 

Meski begitu untuk evaluasi atas penyelenggaraan Pemilu 2019, Ramlan melihat ada antusias yang tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya. Partisipasi yang menurut dia juga dipengaruhi oleh menariknya peserta pemilu yang bersaing, khususnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden. "Saya melihat di Surabaya itu ketika mau pemilu terminal penuh seperti mau lebaran," tambah Ramlan. 

Turut hadir pada kegiatan ini Anggota KPU RI Ilham Saputra, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan, Hasyim Asy'ari serta Kepala Biro Perencanaan dan Data Sumariyandono. Peserta konferensi berasal dari Ketua KPU dari 34 provinsi, pegiat kepemiluan, serta akademisi. Hadir sebagai pemateri lainnya pada malam itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)


menu
menu