Mewujudkan Pemilihan Partisipatif

Tahun2020 adalah tahunnya penyelenggaran Pemilihan Serentak (Pasal 201 ayat 6 UU No.10 Tahun 2016). Dalam analisa politik komparatif, tentunya dinamika politikdalam Pemilihan Serentak 2020 ini berbeda dengan yang sebelumnya, karenalanskap atau atmosfir politiknya berbeda. Hal ini dapat berimplikasi padatantangan yang dihadapi dalam proses penyelenggaran pemilihan tersebut.

Adadua hal yang sangat penting untuk dipahami dan diaktualisasikan dalam rangkameningkatkan dan menjaga reputasi organisasional penyelenggara pemilihan dimata publik, sehingga publik dapat mengapresiasi dengan kepercayaannya. Keduahal tersebut adalah komitmen organisasional dan integritas kerja sebagaipenyelenggara pemilihan. Kedua hal tersebut merupakan unsur penting bagi vitalitasorganisasional dan akseptabilitas atau rekognisi publik.

Vitalitas Organisasional

Dalamsebuah organisasi, komitmen bersifat vital, karena dapat mempengaruhi kinerjaseorang individu di dalam sebuah organisasi. Mowday et al (1979) mendefinisikan commitmenthas been defined as “the strength ofan individual’s identification with and involvement in an organization”. Komitmen didefinisikan sebagai kekuatanidentifikasi individu terhadap dan keterlibatannya di dalam organisasi. Komitmenorganisasional dari seorang penyelenggara pemilihan (termasuk badan ad hoc) merupakan prasyarat utama bagikemampuannya bertahan hidup (survive)di dalam organisasi dan menghidupkan atau mengembangkan organisasi itu sendiri.

SelanjutnyaCurtis & Wright (2001) menjelaskan bahwa konsep tersebut terdiri dari tigakomponen yaitu (1) hasrat untuk memelihara hubungan di dalam organisasi; (2)keyakinan terhadap dan penerimaan atas nilai dan tujuan organisasi; dan (3)kehendak untuk berusaha menjadi bagian dari organisasi. Jadi komitmen dapat dipahamisebagai representasi dari bagaimana seorang individu berupayamenginternalisasikan nilai-nilai organisasi dalam upaya mencapai tujuanorganisasi tersebut.

Merujukpada pemikiran Curtis & Wright tersebut, konsep kolektif kolegial yangmenjadi ciri khas penyelenggarapemilihan adalah komitmen bersama (commoncommitment) yang dapat melahirkan semangat kepemimpinan dan hubunganinterpersonal kebersamaan. Kolektif kolegial harus terinternalisasi dengan baikdi setiap diri penyelenggaran pemilihan, termasuk badan ad hoc. Kebersamaan di dalam tubuh organisasi penyelenggarapemilihan merupakan kekuatan dalam menyelesaikan semua tahapan dan tantanganpenyelenggaran pemilihan –togetherness isthe great power.

Nilaidan tujuan organisasional adalah ruh bagi komitmen bersama tersebut yang bersumberdari regulasi dan kode etika pemilihan itu sendiri, mulai dari Undang-Undang Pemilihansampai Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan KPU RI serta Peraturan DKPP (DewanKehormatan Penyelenggara Pemilu). Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan padalevel provinsi dan kabupaten/kota serta badan ad hoc memiliki kewajiban memahami dengan baik semua hal tersebut.Jadi, literasi regulasi dan etika bersifat fundamental bagi penyelenggarapemilihan.

SelanjutnyaAllen & Meyer (1990) membedakan tiga jenis komitmen yaitu affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment (Curtis &Wright, 2001). Affective commitment(komitmen afektif) adalah keterikatan emosional seseorang (the person’s emotional attachment) terhadap organisasinya. Komitmenini didasarkan pada kualitas emosionalitas seseorang pada organisasinya. Olehkarena itu, rasa memiliki organisasi (asense of belonging to the organization) menjadi indikatornya. Totalitas dalambekerja dari seorang penyelenggara pemilihan (termasuk badan ad hoc) merepresentasikan komitmen tersebut.

Kedua,continuance commitment (komitmenkelanjutan): persepsi seseorang atas biaya (cost)dan resiko (risks) meninggalkan (leaving) organisasinya saat ini.Komitmen ini didasarkan pada tindakan rasional dan menghitung manfaat (advantages) atau kerugian (disadvantages) pada saat seseorangbertahan atau keluar dari pekerjaannya. Oleh karena itu, ada dua aspek darikomitmen ini yaitu: pengorbanan personal (thepersonal sacrifice) apabila ia meninggalkan organisasi dan kurangnyaketersediaan alternatif (a lack ofalternatives available) bagi orang tersebut.

Menjadiseorang penyelenggara pemilihan termasuk badan ad hoc harus senantiasa dipersepsikan dalam persepsi yang positif,karena tidak banyak warga negara yang bisa menjadi penyelenggara atau badan ad hoc pemilihan. Mereka adalah warganegara pilihan yang memiliki kualifikasi sesuai regulasi dan kode etik. Dalamperspektif religius, tidak ada kata lain kecuali bersyukur menjadi seorangpenyelenggara atau badan ad hocpemilihan. Terlalu besar resiko sosial yang harus ditanggung apabilapenyelenggara atau badan ad hocbekerja dengan tidak baik. Resiko tersebut yaitu hilangnya rekognisi sosial,sedangkan rekognisi tersebut merupakan salah satu modal sosial yang sangatpenting.

Danketiga, normative commitment (komitmennormatif): dimensi moral yang didasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab yangdirasakan (felt obligation andresponsibility) oleh seseorang atas organisasi yang memperkerjakannya.Jenis komitmen yang ketiga ini erat kaitannya dengan integritas dalam bekerja.Kualitas komitmen ini sangat bergantung pada literasi regulasi dan etikaseorang penyelenggara atau badan ad hocpemilihan.

Deskripsitersebut menegaskan bahwa kualitas komitmen seorang penyelenggara menjadiindikator kecerdasan berorganisasinya. Oleh karena itu, untuk menjaga danmeningkatkan kepercayaan publik, tidak ada jalan lain bagi penyelenggara ataubadan ad hoc pemilihan untuk terusmeningkatkan kualitas komitmen organisasionalnya. Hanya dengan hal tersebut,organisasi penyelenggara pemilihan dapat beroperasi dengan penuh daya (powerful operation).

Dalamstudi perilaku organisasional, komitmen tidak bersifat stabil dan sangatbergantung pada motivasi kerja yang seringkali mengalami fluktuasi sepertikonjungtur. Jalan untuk menjaga atau memperbaharui komitmen organisasionaltersebut adalah dengan cara pemberian motivasi kerja. Oleh karena itu, strukturhirarkis di atas harus memiliki kompetensi sebagai motivator. Misalnya KPUKab/Kota harus dapat memotivasi dengan baik badan ad hoc agar tetap memiliki komitmen organisasional dengan baik.

Menjaga Kepercayaan Publik

Sepertidideskripsikan di atas, kepercayaan publik tidak sekedar menjadi kekuatanstabilitas organisasional penyelenggara pemilihan saja, tetapi menjadi kekuatanpendorong (driving power) ataukekuatan mengaktivasi (activating power)partisipasi elektoral dalam Pemilihan Serentak 2020 ini. Selain komitmen organisasionaltersebut. integritas penyelenggara atau badan ad hoc menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kepercayaan publik.

Kataintegritas adalah kata yang sering dibicarakan (buzz word), tetapi sering kali makna atau pengertiannya kurangtepat. Oleh karena itu, mari pahami kata integritas tersebut dengan benar. Secaraleksikal, Oxford Learner’s Dictionaries mengartikan kata integritas sebagai the quality of being honest and havingstrong moral principles. Integritas sebagai kualitas pribadi yang jujur danmemiliki prinsip moral yang kuat. Selanjutnya Cambridge Dictionary mengartikankata integritas dengan lebih tegas lagi yaitu the quality of being honest and having strongmoralprinciples that you refuse to change.Jadi, integritas merupakankualitas kejujuran dan keteguhanseseorang dalam memegang prinsip moral dan menolak untuk berubah.

Selain kedua kamus tersebut, dalamKamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),kata integritas dimaknai sebagai mutu,sifat, atau keadaan yang menunjukan kesatuan yang utuh sehingga memilikipotensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan; atau sebagai kejujuran. Jadidalam pengertian KBBI tersebut integritas erat kaitannya dengan reputasiindividual, organisasi, ataupun kegiatan.

DalamElectoral Management Design, HellenCatt et al (2014: 21 & 23)menyatakan bahwa integritas adalah salah satu dari 7 prinsip panduan (guiding principles) bagi Badan ManajemenPemilu (Electoral Management Body/EMB) –di Indonesia, EMB adalah KomisiPemilihan Umum berserta struktur hirarkis di bawahnya serta badan ad hoc (Pasal 1 ayat 7, 8, & 9 UUNo. 1 Tahun 2015; Pasal 1 ayat 8, 9, & 10 UU No. 17 tahun 2017; Pasal 3ayat 1 – 6 Peraturan KPU RI No. 3 tahun 2015). Menurut mereka, EMB adalahpenjamin utama integritas (the primaryguarantor of the integrity) dalam proses elektoral. Oleh karena itu, badantersebut secara langsung bertanggung jawab untuk memastikan integritas teraktualisasidengan baik.

MenurutGlobal Commission on Elections, Democracy, & Security (2012:6), perilaku professional,imparsialitas, dan transparan dalam persiapan dan pelaksanaan (administration) seluruh siklus elektoralmerupakan komponen dari integritas elektoral. Jadi integritas penyelenggaraatau badan ad hoc tersebut dari carakerjanya, sampai sejauh mana yang bersangkut memiliki keterampilan kerja;independensi atau tidak berpihak; dan bisa bersikap terbuka pada publik, karenapublik berhak tahu atas apa yang dikerjakannya.

Pengertian legal integritas mengacu pada ketentuanyang terdapat dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik danPedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam ketentuan tersebut, integritasPenyelenggara Pemilu berpedoman pada empat prinsip yaitu: jujur, mandiri, adil,dan akuntabel.

Keempat prinsip tersebut dapat dipahami secarapraktis sebagai berikut yaitu pertama,kejujuran terrepresentasi dengan niat yang kuat untuk menyelenggarakanpemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan sempitseperti kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Kedua, kemandirian terrepresentasi pada kemampuan untuk menolakintervensi dan pengaruh politik dari siapapun yang memiliki kepentingan praktisdalam politik elektoral.

Ketiga,keadilan terrepresentasi dengan kemampuan menempatkan sesuatu sesuai dengankonteks hak dan kewajibannya. Dan, keempat,akuntabilitas terrepresentasi pada kemampuan dalam melaksanakan tugas,wewenang, dan kewajiban dengan penuh responsibilitas dan output atau hasilnyadapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi dan kebijakan penyelenggaranpemilihan.

Merujukpada deskripsi tersebut di atas, integritas merupakan kualitas kepribadian atauketeguhan prinsip moral seorang penyelenggara atau badan ad hoc pemilihan sebagai diatur dalam regulasi, kebijakan dan kodeetik penyelenggaraan pemilihan. Integritas hanya dapat dirusak oleh virusmematikan (deadly viruses) yaitukonflik kepentingan (conflict of interest)dan penyalahgunaan kewenangan (abuse ofpower). Dalam diskursus yang lebih luas, integritas adalah mekanismemenjadi manusia (the integrity is amechanism of human becoming).

Wujudkan Pemilihan Partisipatif

Dalamperspektif komunikasi, semua penyelenggara termasuk badan ad hoc adalah komunikator pemilihan. Komitmen dan integritastersebut merupakan unsur utama dalam membentuk kredibilitas atau ethoskomunikator pemilihan dan ini menjadi faktor yang mampu mengefektifkan proseskomunikasi publik termasuk komunikasi sosialisasi dan pendidikan pemilih.Kepercayaan publik adalah bentuk aktual dari komunikasi yang efektif tersebut.

Dalamproses elektoral, kepercayaan publik bersifat vital, karena tidak adapartisipasi publik/pemilih tanpa kepercayaan publik (public trust). Jadi dengan penyelenggara dan badan ad hoc memiliki komitmen organisasional danintegritas yang baik, maka mereka telah memiliki kekuatan yang memadai untukmewujudkan pemilihan partisipatif –yang menjadi prasyarat dari terwujudnyademokrasi partisipatif.

Pemilihanpartisipatif dapat diindikasikan tidak hanya dengan dukungan publik yang kuatterhadap penyelenggara pemilihan, tetapi juga dengan keaktivan publik/pemilihdalam berpartisipasi di setiap tahapan penyelenggaran pemilihan misalnya mulaidari proses pemutakhiran daftar pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih,pencalonan, kampanye elektoral sampai dengan penggunaan atau pemberian suara (voter turnout) pada hari pemungutansuara serta mau mengakui hasil pemilihan. Oleh karena itu, dengan istilah lain,komitmen dan integritas tersebut adalah faktor penting untuk menjaga stabilitaspolitik selama proses penyelenggaran pemilihan.

Semogatulisan singkat ini dapat mengaktivasi dan meningkatkan komitmen organisasionaldan integritas kerja kita semua sebagai penyelenggara (termasuk badan ad hoc) pemilihan sesuai regulasi dankode etik pemilihan.


menu
menu