Aturan Pembatasan Periodesasi Calon Anggota PPK

Pendaftaran Calon Anggota PPK Pemilihan Serentak 2020sudah dimulai sejak tanggal 15 Januari 2020 kemarin dan akan berakhir sampaitanggal 14 Februari 2020. Hampir seluruh daerah yang menyelenggarakan hajatPemilihan Kepala Daerah 2020 menyebarkan informasi ini kesemua eleman publik.Semuanya punya kesamaan visi untuk menjaring dan mengundang seluas-luasanyamasyarakat berperan aktif turut serta menjadi Penyelenggara Pemilihan KepalaDaerah. Hal ini agar tidak tercipta kesan ekslusisive ditengah masyarakat untukmenjadi Penyelenggara Pemilihan. Selama memenuhi kualifikasi sesuaipersyaratan,siapa pun tidak dibatasuntuk mengikuti proses seleksi.

KPU Kabupaten Karawang sebagai salah satu Kabupatenyang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, akan menjamin prosesseleksi dilakukan secara profesional dan terbuka. Seluruh proses seleksidipastikan tidak akan keluar dari aturan yang sudah ditetapkan baik dalamperundang-undangan maupun Peraturan KPU.

Salah satu persyaratan untuk menjadi anggota PPKadalah belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagaianggota PPK, PPS, dan KPPS. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan KPU No.13Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 1 Huruf k. Kemudian lebih terperinci KPU RI menjabarkanketentuan tersebut dalam Surat Edaran No.12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2019.Disebutkan bahwa penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam jabatanyang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagaiAnggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bagaimana Cara Menghitung Pembatasan 2 PeriodeBerturut-turut

Lebih lanjut masih merujuk pada Surat Edaran No.12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2019,berikut disederhanakan dalam bentuk daftar Pemilihan setiap periode yang ada diKabupaten Karawang.

Periode Pertama ( Tahun 2004 – 2008 ) :

  1. PemilihanUmum DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004
  2. PemilihanUmum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004
  3. PemilihanBupati dan Wakil Bupati Tahun 2005
  4. PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008

Periode Kedua ( Tahun 2009 – 2013 ) :

  1. PemilihanUmum DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009
  2. PemilihanUmum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
  3. PemilhanBupati dan Wakil Bupati Tahun 2010
  4. PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013

Periode Ketiga ( Tahun 2014 – 2018 ) :

  1. PemilihanUmum DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
  2. PemilihanUmum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
  3. PemilhanBupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
  4. PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018

Periode Keempat ( Tahun 2019 – 2023 ) :

  1. PemilhanUmum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
  2. PemilhanBupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Melihat daftar Pemilihan diatas, kita bisa mengetahuibahwa dalam 1 periode ada 4 jenis Pemilihan untuk Periode Pertama sampai denganPeriode Ketiga, dan 2 jenis Pemilihan untuk Periode keempat.

Ketentuannya adalah, akan dihitung 1 periode ketika salahsatu Pemilihan pernah diikuti. Sehingga anggota PPK yang pernah mengikuti 1jenis pemilihan dalam 1 periode, statusnya sama dengan anggota PPK yang mengikuti4 jenis pemilihan dalam periode yang sama. Kemudian yang dimaksud 2 Periodeberturut-turut adalah jika anggota PPK pernah menjabat dalam 2 periode tanpajeda.

Contoh Kasus Penghitungan Periodesasi


Untuk memudahkan berikut beberapa contoh kasus penghitunganperiodesasi yang akan dijadikan syarat dalam Seleksi Calon Anggota PPKPemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

No

Kasus

Status

1

Bapak Rahmat pernah menjadi anggota PPK pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.

Bapak Rahmat akan mendaftar sebagai calon anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Tidak Memenuhi Syarat

Karena telah menjabat dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK dalam 2 kali periode berturut-turut

Periode Pertama : Pemilu 2014

Periode Kedua : Pilgub 2013

2

Bapak Saeful pernah menjadi anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahu 2010 dan Pemilihan Umum Tahun 2019

Bapak Saeful akan mendaftar sebagai calon anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Memenuhi Syarat

Karena tidak menjabat dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK dalam 2 kali periode berturut-turut, atau ada jeda diantara 2 periode.

Periode kedua : Pilbub 2020

Periode ketiga : JEDA (tidak menjabat)

Periode Keempat : Pemilu 2019

3

Ibu Wiwin pernah menjadi anggota PPK pada Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Ibu Wiwin akan mendaftar sebagai calon anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Memenuhi Syarat

Karena walaupun pernah menjadi anggota PPK dalam 4 Jenis Pemilihan, tetapi dalam 1 periode yang sama, yaitu Periode ketiga.

Ketentuan pembatasan 2 (dua) periode berturut-turut memiliki spirit peningkatankinerja dan kualitas kapasitas penyelenggara. Dengan aturan ini diharapkanterjadinya regenerasi penyelenggara yang memiliki semangat baru dalammenjalankan tugas penyelenggaran pemilihan. Walaupun dengan jenis pemilihanyang sama, perubahan peraturan pada beberapa tahapan selalu saja muncul. Halini tentu saja harus dipahami secara mendalam oleh penyelenggara. Maka, menjadikeharusan penyelenggara mampu merawat semangatnya dalam membaca dan memahamiregulasi yang terus berkembang setiap saat.


menu
menu